tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagi bentuk komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan kinerja ,menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan, pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan, bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membantu mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, membantu mewujudkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya serta menjadi dasar dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai.